Berita Klarifikasi PT Frans Putra Textile di Media Lain Diduga Langgar Kode Etik

Berita Klarifikasi PT Frans Putra Textile di Media Lain Diduga Langgar Kode Etik

Serang - Terkait dengan pemberitaan PT. Frans Putra Textile yang sebelumnya tayang di banten.indonesiasatu.id soal adanya penolakan warga terhadap perizinan penggunaan air "Upaya Perizinan Satelit Air, PT Frans Putra Textile Diduga Sogok Warga Gunakan Paket Sembako" Minggu lalu, Rabu, 14/10/2020. Diduga coba ditunggangi dipelintir dan diduga telah diambil keuntungan oleh media online lain (serangtimur.co.Id " [Klarifikasi] PT. Frans Putratex : Pembagian Sembako Kepada Masyarakat Merupakan Bentuk Kepedulian ".

Namun sayang, bentuk Klarifikasi yang dimaksud dianggap 'Bodong' atau Hoax. Seperti dikatakan Humas PT. Frans Putra Textile, Muhayat jika menurutnya hal itu dianggap tidak benar dan menganggap bahwa pernyataan klarifikasi pemberitaan di salah satu media online tersebut tidak resmi.

"Ya itu tidak resmi, dan tidak ada tembusan ke kami. Sekali lagi kami tegaskan bahwa pernyataan klarifikasi pemberitaan tersebut tidak resmi, dan bukan kami yang mengeluarkan klarifikasi tersebut," kilahnya kepada awak media, (Senin, 19/10/2020).

Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab seharusnya diberikan pada media yang awal mempublish bukan media lain. Hal itu dijelaskan salahsatu Wartawan Utama di Provinsi Banten, Mansar, bahwa acuan klarifikasi atau ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta pedoman media siber yang ditetapkan oleh Dewan Pers. 

"Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya. Dan koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu," jelas dirinya yang telah memiliki sertifikasi Dewan Pers melalui Uji Kompetensi Wartawan.

Masih kata Mansar, di dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 11 disebutkan wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Begitu juga dengan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

"Pada point C, proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Aturan ini juga tertuang dalam pedoman media siber yang tercantum pada point 4 yakni ralat, koreksi, dan hak jawab. Artinya, klarifikasi pemberitaan itu seharusnya ada pada media yang mempublikasikan awal, bukan pada media lain. Media awalpun meyakini belum sama sekali diminta untuk klarifikasi, ini konyol namanya ,"katanya.

Oleh sebab itu, Mansar menilai berita klarifikasi PT. Frans Putra Textile yang ditayangkan oleh salah satu oknum media online diduga tidak sesuai dengan ketentuan pedoman Media Siber.

“Klarifikasi atau hak jawab harus dan wajib dinaikkan seutuhnya dan menautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab,” tutupnya. (Dhi)