DPP LSM GEMPPAR Geram, Galian Liar Di Kabupaten Tangerang Makin Menjamur

DPP LSM GEMPPAR Geram, Galian Liar Di Kabupaten Tangerang Makin Menjamur

TANGERANG-- DPP LSM Gemppar Kabupaten Tangerang, Banten, mendesak pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk "menyisir" (merazia) sejumlah usaha galian tanah tanpa izin (liar) sebagai kelanjutan penutupan lahan galian di kemiri yang kini malah beroprasi lagi,  bahkan lokasi galian yang diduga tanpa memiliki izin makin menjamur di kabupaten tangerang,

Menjamurnya galian tanah yang diduga tanpa izin ini bertentangan dengan Perda No.20/2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum," kata Nuryadi wakil ketua DPP LSM GEMPPAR, kamis (17/9/2020).

Dia menambahkan pihaknya banyak mendapat laporan dari warga bahwa usaha galian tanah merusak lingkungan, menimbulkan lubang mengangga dan dibiarkan begitu saja tanpa reklamasi.

Masalah itu sehubungan aparat Satpol PP Kabupaten Tangerang,  Agar menutup usaha galian tanah yang beroperasi di desa jambu karya dan kemeri, karena dianggap melanggar Perda No.20/2014.

Keberadaan usaha galian itu menyebabkan warga setempat mengeluh akibat truk bermuatan tanah yang berceceran berdampak terhadap warga mengunakan jalan.

Namun ketika musim hujan, kondisi jalan yang dilalui truk tanah terutama ruas jalan menjadi licin, dan areal sawah produktif untuk penghijauan akan terdampak akibat dari galian 

Saat kemarau ceceran tanah tersebut menimbulkan debu beterbangan ke rumah warga sekitar, ini dianggap meresahkan karena penduduk merasakan udara tidak bersih yang dihirup.

Kami meminta kepada instansi terkait segera melakukan Penutupan galian yang berada di Desa jambu karya kecamatan rajeg dan di desa klebet, Kecamatan kemeri yang diduga tidak mengantongi izin, ucap Nuryadi.

Nuryadi juga mengatakan keberadaan usaha galian itu memang mempekerjakan penduduk lokal tapi hanya bersifat sementara, setelah itu pengusaha kabur.

Belakangan ini pengusaha galian itu hanya meninggalkan lubang besar yang dapat membahayakan anak-anak seperti yang terjadi di Kecamatan Cisoka dan Solear, tanpa memperhitungkan dampak lingkungan.

DPP LSM GEMPPAR berharap agar instansi terkait seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan dan bagian perizinan untuk segera menyisir lokasi galian liar agar menutupnya. 

Apabila tidak ada tindakan dari musipda dan muspika kami DPP LSM GEMPPAR, akan membawa permasalahan ini ke pemerintah pusat,  tutupnya.

( sopiyan )