Jelang Pilkada, Bawaslu Pandeglang Monitoring Tahapan Panwascam Pulosari

Jelang Pilkada, Bawaslu Pandeglang Monitoring Tahapan Panwascam Pulosari
Anggota Bawaslu Pandeglang Tengah Monitoring Panwas di Kecamatan Pulo Sari,Rabu (19/8/2020)

PANDEGLANG, - Monitoring tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada Desember mendatang, terus dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang ke setiap Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Pandeglang.

Kali ini, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Iman Ruhmawan mendorong Ketua dan anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kecamatan Pulosari untuk terus bersiap mengawasi Pilkada 2020.

Kunjungan monitoring Bawaslu bermaksud ingin mengetahui hasil pengawasan tiap tahapan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa menghadapi Pilkada mendatang.

Hal tersebut dilakukan Bawaslu mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilahan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020, tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2019, Tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati Dan /atau Walikota , wakil Walikota tahun 2020.

“Saya minta semua teman Panwas selalu siaga dalam pengawasan Pilkada," ujar Iman, Rabu (19/8/2020).

Iman mengatakan,  semua persiapan harus dilakukan, diantaranya dengan membaca Undang-Undang Pilkada dan peraturan terkait lainnya. Tidak hanya itu kata Iman, panwas harus mampu menyampaikan kepada masyarakat terkait kerja-kerja pengawasan yang ada di media Sosial Bawaslu dan Panwascam, seperti di YouTube, Facebook, Instagram dan Twitter serta media lainnya.

" Yang paling utama panwas harus rutin menyampaikan hasil pengawasan ke Bawaslu," tandasnya Iman juga mengaku, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) amatlah berat tanggungjawab yang harus di.emban Bawaslu atau Panwas, karena persaingan pendukung antar pasangan calon akan lebih terasa.

Untuk itu, lanjut dia, semua pengawas Pemilu harus selalu mengedepankan pencegahan, agar tidak terjadi pelanggaran.

Dasar hukum pelaksanaan Pilkada, kata Iman, berbeda dengan Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam Pilkada menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, sementara Pemilu memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

“Semua pengawas Pemilu harus menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya," cetusnya seraya meminta setiap panwas dapat menjaga sikap dan perilaku, serta wajib berpedoman kepada kode etik Penyelenggara Pemilu. (dhank)