Ketum Eks Napi Desak Yandri Cabut Pernyataanya

Banten - Pernyataan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto dalam acara Sosialisasi Permendes No.2 2024 Wilayah Jawa Bersama Baharkam Polri dan Jamintel Kejagung RI baru-baru ini membuat pernyataan kontroversial. 

Dalam video yang beredar di media sosial, ia menyebut LSM dan wartawan sebagai pengganggu kepala desa dan menuding mereka sebagai pemeras.

Ketum Eks Napi Tubagus Delly Suhendar menyatakan bahwa pernyataan tersebut sebagai ujaran sembrono yang mendiskreditkan masyarakat sipil dan mencederai demokrasi.

"Tuduhan Yandri bahwa wartawan dan LSM mengganggu tugas kepala desa dan melakukan praktik pemerasan tanpa dasar yang jelas dinilai sebagai generalisasi liar yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan diskriminasi dan tindakan represif terhadap wartawan dan aktivis LSM, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam UUD 1945 Pasal 28F, " ucap Tb Delly Suhendar saat ditemui di kantornya, Minggu (2/2).

Tb Delly Suhendar juga menyampaikan jika pernyataan Yandri menunjukkan kegagalan dalam memahami esensi pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. 

"Keberadaan LSM dan wartawan sebenarnya membantu memastikan dana desa digunakan sebagaimana mestinya, bukan diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, " kata Tb Delly Suhendar.

Menurut Tb Delly Suhendar, sebagai pejabat negara, Yandri seharusnya memahami bahwa ucapannya memiliki dampak luas dan memicu ketakutan di kalangan kepala desa untuk berinteraksi dengan jurnalis dan aktivis. 

"Oleh karena itu, Yandri harus segera meminta maaf secara terbuka kepada komunitas jurnalis dan aktivis LSM, " pungkas Tb Delly Suhendar.