Korban Tak Melapor, Oknum Guru Diduga Pelaku Cabul Anak Dibawah Umur Lepas Dari Jeratan Hukum

Korban Tak Melapor, Oknum Guru Diduga Pelaku Cabul Anak Dibawah Umur Lepas Dari Jeratan Hukum
Bagaimana Nasib dan Perasaan Korban Pencabulan ? Jika Pelaku Tak Terjerat Hukum

PANDEGLANG, - Pelaku Kasus pencabulan anak dibawah umur yang telah menimpa Mawar (Nama Samaran) dilakukan oknum tenaga pendidik Sekolah Dasar di Kabupaten Pandeglang, Banten berinisial CMT lepas dari jeratan hukum. Hal itu karena pihak keluarga korban tidak ada yang melaporkan kasusnya ke kepolisian.

Demikian dikatakan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang, Dasep kepada Banten Indonesia Satu, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/9/2020) sekira Pukul 10.00 WIB.

"Pada perkara oknum guru yang diduga pelaku cabul terhadap siswanya yang masih dibawah umur tersebut, kami kesulitan untuk memproses atau menindaklanjutinya lantaran terkendala oleh tidak adanya pelapor dari pihak keluarga korban," tegas Dasep

Bahkan kata Dasep, pihaknya juga perihal perkara tersebut telah berkoordinasi dengan pihak kasi Pidum kejaksaan negeri Pandeglang, yang menjelaskan bahwa perkara itu sebagai delik aduan.

"Saya juga kerap berkoordinasi dengan kasi pidum kejari dan menurut mereka juga menyatakan hal yang sama kalau perkara itu masuknya pada delik aduan," ujar Dasep seraya mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti kembali kasus tersebut jika ada pelapor dari keluarga korban.

Pernyataan Kanit PPA Polres Pandeglang dalam perkara pencabulan anak dibawah umur seakan berbeda pemahaman dan pandangan dalam kajian hukum dari ahli atau pakar hukum Sovia Hasanah, SH. Dalam pemahamannya pada kasus pencabulan anak dibawah umur seperti yang ditulisnya di hukum.online, dijelaskan tentang dua jenis delik perkara pidana yakni, delik aduan dan delik biasa.

Dikatakan Sovia, delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban).

Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Perlu diketahui bahwa orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Berbeda dengan delik aduan, dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

Sovia pun menjelaskan tentang kasus Pencabulan Terhadap Anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Perpu 1/2016”) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ?

Sebelumnya perlu dilihat dahulu ketentuan mengenai pencabulan dalam UU 35/2014 dan Perpu 1/2016 sebagai berikut: Pasal 76E UU 35/2014: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pelanggaran terhadap Pasal 76E UU 35/2014 diancam dengan pidana sebagaimana diatur dala Pasal 82 Perpu 1/2016, yakni: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

Hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Dari rumusan Pasal 82 Perpu 1/2016 jo. Pasal 76E UU 35/2014 di atas, terlihat bahwa tidak ada keharusan bagi delik ini untuk dilaporkan oleh korbannya.

Dengan demikian, delik pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Oleh karena pencabulan tersebut merupakan delik biasa, maka proses hukum terhadap tersangka akan tetap berjalan walaupun seandainya pihak keluarga korban sudah memaafkan tersangka (sudah berdamai/laporan dicabut).

Namun, apabila ada perjanjian perdamaian, hal itu dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan saat perkara tersebut diperiksa di pengadilan. (Red)