Meski Dilarang, SMKN 1 Kota Serang Diduga Tetap Jualan Seragam Sekolah Dan Buku Pelajaran

Meski Dilarang, SMKN 1 Kota Serang Diduga Tetap Jualan Seragam Sekolah Dan Buku Pelajaran
Beberapa buku paket/LKS yang dijual di SMKN 1 Kota Serang.

Kota Serang - Rangkaian Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB di sekolah khususnya pada tingkat SMK/SMA sederajat Tahun 2020 telah selesai dilaksanakan, namun berbagai masalah perihal pelaksanaan hingga pengelolaannya masih saja patut dipertanyakan.

Dari persoalan pengumuman PPDB online, adanya biaya pungutan, hingga dugaan ajang bisnis pengadaan peralatan kebutuhan siswa seperti seragam sekolah, hingga penjualan buku paket pelajaran sekolah dengan dalih kebutuhan masing-masing jurusan atau mata pelajaran Sekolah Menengah Kejuruan SMK di Kota Serang. Berkaitan informasi tersebut diterima indonesiasatu.id dari berbagai sumber.

Seperti dikatakan salah seorang orang tua siswa baru SMKN 1 Kota Serang beberapa waktu lalu mengatakan jika dirinya belum bisa melunasi besaran biaya yang dikeluarkan oleh pihak sekolah, antara lain  pembelian seragam dan buku paket pelajaran.

“ Bayarnya di sekolah, totalnya hampir sekitar Rp. 2,5 jutaan itu untuk pembelian seragam sekolah putih abu-abu, seragam pramuka, seragam batik, Olahraga, dan lainnya sekitar Rp. 1.375.000,- dan sisanya untuk pembelian buku paket pelajaran disekolah, ”tuturnya.

Dikatakan lagi bahwa penjualan buku itupun berlaku bagi siswa tingkat lainnya hanya berbeda jumlah buku, harga dan besaran biayanya.

“Kebetulan keponakan saya juga sekolah disana, sekarang kelas XII, kemarin memperlihatkan jumlah buku berikut Kwitansinya sebesar Rp. 435.000,-  dan belinya juga di sekolah ,”pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut secara kritis Aktivis Pendidikan, TB. Edi Saputra atau biasa di panggil Abah Kobra itu ikut menyoroti dan mengkritisi Adanya penjualan buku paket atau LKS di sekolah yang dinilainya telah memberatkan serta melanggar aturan ketentuan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan.

“Aturannya sudah jelas, untuk buku di dalam juklak juknis Bantuan BOS sudah tertera alokasi besaran 20%, mengapa harus dibebankan kepada siswa lagi, dugaan nya ini pasti jadi ajang bisnis sekolah, Dinas Provinsi jangan diam saja. Ini harus  ditindak tegas ,”ucapnya yang juga mantan ASN di Kemendikbud itu, (Jum'at, 18/09/2020).

Diterangkannya lagi bahwa larangan tentang penjualan seragam sekolah, atau pengadaan alat peraga pendidikan juga peralatan penunjangnya terleih oleh Sekolah maupun guru disekolah tersebut telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan lain yang mengatur soal penggunaan buku pelajaran. (Dhi)