Pembangunan Perumahan Korpri Diduga Tanpa Perijinan IMB

Pembangunan Perumahan Korpri Diduga Tanpa Perijinan IMB

Tangerang - Keberadaan perluasan perumahan bagi bbASN yang berlokasi di wilayah RT. 06/04 Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang dipertanyakan. Pasalnya, pembangunan Perumahan yang diprakarsai oleh Koperasi Korpri Kota Tangerang dan diperuntukan untuk ASN yang belum memiliki rumah, diduga tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Yan Sandi sebagai Koordinator Tangerang Raya dari Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Indonesia (LPPNRI) mengatakan, sebagai sosial kontrol dan dari hasil Investigasi di lapangan melihat perumahan Korpri tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat seperti IMB dan lain sebagainya.
Yan menambahkan, 

dengan luas tanah 7525 m2, rencana akan di bangun sebanyak 54 unit rumah dan dalam penawarannya perumahan tersebut dengan harga bervariasi dari harga Rp 360 juta sampai dengan Rp 492 juta dengan ukuran type 36/72 s/d 36/118, Secara teknis pondasinya disiapkan untuk dua lantai, dinding heble dan fasilitas umum berupa PDAM dan listrik 1.300 watt, sementara bangunan yang sudah terbangun mencapai 70% dari rencana.

IMB itu menjadi dasar dan syarat mutlak yang harus dimiliki sebelum melakukan kegiatan pembangunan," kata Yan Sandi,  Pembangunan perumahan Korpri  Diduga Tak Punya IMB

Dia menjelaskan IMB merupakan salah satu produk hukum. Itu berdasarkan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG), rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara untuk hunian termasuk dalam kategori bangunan gedung. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UUBG.

Dia menjelaskan, jika pemilik rumah atau gedung tidak memenuhi kewajiban persyaratan pembangunan rumah termasuk IMB. Pemilik dalam hal ini bisa dikenai sanksi administratif penghentian sementara sampai dengan diperolehnya IMB gedung sesuai pasal 115 ayat 1 PP Nomor 36 tahun 2005.

Kemudian, dalam pasal 115 ayat 2 PP Nomor 36 tahun 2005 disebutkan bahwa pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran.

Menurut Yan Sandi, selain sanksi administratif, pemilik bangunan juga bisa dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun (pasal 45 ayat 2 UUBG).

Ekstremnya lagi, pemilik bangunan bisa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun penjara (pasal 46 ayat 3 UUBG).

Lalu, bagaimana jika bangunan sudah terlanjur berdiri tetapi belum memiliki IMB? Yan Sandi menjelaskan bahwa di dalam pasal 48 ayat 3 UUBG disebutkan, bangunan gedung yang telah berdiri tetapi belum memiliki izin mendirikan bangunan pada saat undang-undang ini diberlakukan, untuk memperoleh izin mendirikan bangunan harus mendapatkan sertifikat layak fungsi (SLF)berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

"Jadi, kewajiban untuk melengkapi setiap pembangunan gedung atau rumah dengan IMB berlaku terhadap setiap orang dan tidak ada pengecualian tertentu," ujarnya.

Memang kata dia, dalam praktiknya pelaksanaan kewajiban untuk melengkapi pembangunan dengan IMB berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum dari pihak pemerintah daerah.

Karenanya, sudah merupakan keharusan IMB menjadi kewajiban mutlak bagi siapa saja yang ingin melakukan pembangunan tanpa ada pembedaan, "Dan ini perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Tangerang  agar jangan sampai terjadi darurat IMB di Kota Tangerang," ujarnya.

Ditegaskan Yan Sandi lagi, Pemkot Tangerang harus cepat tanggap untuk menyelesaikan permasalahan terkait ketidaklengkapan berkas pembangunan. Jangan biarkan terjadi tindakan mengangkangi aturan.

"Aturan dibuat untuk ditegakkan, bukan untuk disiasati atau dilanggar. Apabila perlu Pemkot Tangerang memberikan sanksi keras kepada yang melakukan tindakan pelanggaran," kata Yan Sandi.

Bila perlu kata dia, sanksi yang diberikan berupa pencabutan izin operasional bangunan atau bahkan penghancuran bangunan. "Ini menjadi sangat penting agar tidak ada lagi pihak-pihak yang semena-mena melakukan pelanggaran. Wibawa Pemkot Tangerang dipertaruhkan terkait kasus IMB ini. Masyarakat sangat menunggu kinerja maksimal dari Pemkot Tangerang," ujarnya.

Kami akan memantau terus pembangunan tersebut, jangan mentang-mentang ada keterlibatan Wali Kota dalam peletakan batu pertama sehingga ijin mendirikan bangunan diabaikan. Kalau memang ada dugaan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang/SOP kami akan bawa kasus ini ke Jalur Hukum,” tutupnya.

(  spyn/ irawan )