Sertifikat PBJ PPK OPD Kota Serang, Dipertanyakan ?

Sertifikat PBJ PPK OPD Kota Serang, Dipertanyakan ?
Dokumen tangkap layar pada Kerangka Acuan Kerja (istimewa)

Kota Serang, - Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan kegiatannya. Aktivis di Kota Serang pertanyakan uji kelayakan kompetensi di sejumlah pejabat pembuat komitmen (PPK) pada organisasi perangkat dinas pemerintah Kota Serang yang menurutnya masih disangsikan sehingga pelaksanaannya berdampak cacat hukum dan maladministrasi.

Salah satunya, PPK kegiatan Bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang. Hal tersebut dikatakan Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia DPD Propinsi Banten, Arohman Ali.

“Terlihat adanya perbedaan nama pada dokumen salah satu kegiatan yang sedang dilaksanakan dan pada website diduga kuat tidak bersertifikat ,”ucapnya.

“Untuk menjadi PPK wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, maka masyarakat dapat melakukan tuntutan Perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan apabila sebuah kontrak ditandatangani oleh PPK yang tidak bersertifikat maka Kontrak tersebut tidak sah atau batal demi hukum ,”lanjutnya.

Terpisah, dihubungi salahsatu PPK pada DPUPR termaksud, Moch. Wahyu, ST Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengatakan bahwa, dirinya menyatakan telah memiliki sertifikat PBJ L2 LKPP namun mengaku kini dokumen tersebut telah hilang.

“Saya lulus predikat L2 sekitar tahun 2009, masa sertifikat itu 2 tahun, sudah saya perpanjang waktu itu, silahkan saja dilihat di websitenya kan ada nama saya, waktu itu saat daftarnya menggunakan nama M. Wahyu, ST ,”katanya.

Lanjut ditanya keabsahan dokumen sertifikasi tersebut, dirinya mengaku kini belum dapat membuktikannya.

“Kalau tidak salah waktu itu sempat dipinjam oleh Pak Andi mantan Sekdis DPUPR yang pernah menjabat dulu, sekarang saya lupa ditaruh dimana. Pak, nanti hari senin aja ya, saya mau cari dulu sertifikat aslinya, nanti saya kabari Senin ,”tambahnya.

Diketahui dalam rangka pengawasan dan pertanggung jawaban hukum public, sebagaimana Undang-undang Nomor 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi PP No. 28 tahun 1999 Jo No. 7 tahun 2000 tentang Tata Cara dan Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta PERPRES 16 tahun 2018 perubahan atas PERPRES 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. (Adhisena)